Pejabat Daerah Mantan Artis Ini Targetkan Data Desa Presisi untuk Pengentasan Kemiskinan di Bandung
“China berhasil melakukan pengentasan kemiskinan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan pendataan yang akurat. Inilah yang perlu kita dorong di Indonesia,” terang Dr Sofyan Sjaf kala mempresentasikan Data Desa Presisi (DDP) di depan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, beserta jajarannya di Ruang Rapat Bupati Bandung Barat, beberapa waktu lalu.
Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bidang Pengabdian kepada Masyarakat mengungkap carut marut pendataan di Indonesia secara mendalam. Menurutnya, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun masih belum ada data terintegrasi yang benar-benar akurat untuk dapat dijadikan acuan perencanaan pembangunan.
“COVID-19 memberikan pembelajaran penting, terutama terkait distribusi bantuan sosial yang seringkali tidak tepat sasaran, karena tidak berdasarkan data yang presisi. Pendataan berbasis individu dan rumah tangga menjadi sangat krusial, karena data adalah solusi pembangunan dan kekuatan menuju kedaulatan,” ungkapnya.
Menurut penggagas DDP ini, pembangunan itu membutuhkan data presisi demi mewujudkan amanah UUD 1945, yaitu menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan melalui lima aspek. Yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), infrastruktur dan lingkungan hidup. Kesalahan pendataan yang dilakukan selama ini, menurutnya, dipastikannya sebagai penyebab utama masalah nasional.
“Hasil studi kami menunjukkan bahwa 47,13 persen data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan tidak akurat. Ini yang harus dibenahi, dan tentunya dilengkapi dengan data spasial,” tekan Dr Sofyan Sjaf pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan DDP di Kabupaten Bandung Barat tersebut.
Keunggulan DDP yakni menghasilkan tiga tipe data, yaitu data citra desa resolusi tinggi hingga 5 cm, data numerik dengan menggunakan Merdesa Apps, serta data deskriptif kualitatif. Data numerik yang dikumpulkan terdiri dari 147 parameter, dilengkapi dengan 29 data spasial, dan mampu ditunjukkan secara jelas melalui peta desa. Kombinasi data-data inilah yang nantinya dapat digunakan untuk merencanakan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Salah satu kekuatan DDP adalah integrasi data spasial dengan data sensus. Data spasial diperlukan sebagai pijakan melakukan sensus, juga sebagai penyajian outputnya nanti. DDP akan memverifikasi batas desa dan batas RW melalui penyusuran batas wilayah, serta Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat dari dalam dan desa tetangga jika diperlukan,” jelas La Elson, Koordinator Tim Spasial Unit Desa Presisi.
Sebagai solusi besar untuk problem pembangunan, maka DDP dapat digunakan untuk menentukan arah dan capaian pembangunan. Output data yang dihasilkan DDP di antaranya adalah sebaran rumah tidak layak huni, sebaran lapisan sosial yang layak menerima Bansos, estimasi konsumsi rumah tangga, bahkan hingga pengukuran nilai Sustainable Development Goals (SDGs) berbasis RW.
Ke depannya output DDP ini dapat terus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan berbasis data yang akurat. Hal demikian yang membuat Hengky Kurniawan tertarik untuk segera mengaplikasikan DDP tersebut.
“Kita ingin memulai Data Desa Presisi di Kabupaten Bandung Barat. Ke depannya kami ingin DDP diimplementasikan di dua kecamatan, namun sebelumnya perlu dibuatkan pilot project satu desa misalnya, supaya bagaimana kita dapat mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut,” ujar mantan artis ibukota ini.
Terhadap penggunaan DDP di Bandung Barat dan seluruh area pedesaan di Indonesia, Dr Sofyan Sjaf kembali menegaskan, “Kami tidak berorientasi proyek. Jika kegiatan membangun desa berorientasi proyek, saya yakin akan gagal karena memikirkan margin. DDP adalah dedikasi kami dari perguruan tinggi untuk masyarakat Indonesia.” (**/Zul)
