MBKM Mandiri Jabodetabek Fokus pada 5 Sektor Prioritas
[JAKARTA] Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri di kawasan Jabodetabek akan difokuskan untuk menyelesaikan lima persoalan pokok di Jabodetabek, yakni persoalan banjir, potensi perlambatan ekonomi, kemacetan, persoalan stunting, dan kemiskinan.
Rencana itu terungkap dalam nota harapan bersama (mutual expectation agreement) yang ditandatangani oleh 12 calon mitra MBKM dan 18 perwakilan Perguruan Tinggi (PT) dari seluruh wilayah Jabodetabek di akhir acara dialog multi pihak (multi-stakeholder dialogue – MSD) LLDikti Wilayah III di Student Lounge Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang pada hari Rabu (22/11).
MSD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kampus Merdeka Mandiri (KMM) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
MSD diselenggarakan untuk mempertemukan para pihak, yakni perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, agar mereka duduk bersama mendiskusikan rencana kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. MSD diselenggarakan menyusul bimbingan teknis tentang MBKM Mandiri yang diselenggarakan hari sebelumnya di tempat yang sama.
Para calon mitra yang hadir dalam MSD antara lain Dinas Kesehatan DKI, Yayasan KDM, Apindo Jakarta, Orbit Ventura Indonesia, Kalbe, Komatsu, GISLI, Dicoding Academy, RS FMC, Kehati, Bappeda DKI, dan DKM, yang mewakili sektor pemerintahan, pendidikan, industri, dan lembaga swadaya masyarakat.
Bimtek MBKM Mandiri diselenggarakan agar Perguruan Tinggi dan para pihak yang terkait mampu untuk melaksanakan MBKM secara mandiri di kampusnya masing-masing, bekerja sama dengan para mitra yang siap. MBKM Mandiri diselenggarakan untuk memenuhi hak mahasiswa untuk belajar maksimal tiga semester di luar program studinya.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, Sri Suning Kusumawardani, mengatakan bahwa Kemendikbudristek sangat serius menjalankan program MBKM karena program ini menjadi salah satu cara untuk mengakselerasi kualitas SDM di Indonesia.
“Bulan Agustus lalu Kemendikbudristek meluncurkan MBKM episode 26 yang secara spesifik lebih menyederhanakan standar pengabdian masyarakat menjadi tiga saja, yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan,” kata Suning dalam acara pembukaan yang disampaikan secara daring.
Pada kesempatan yang sama Suning menyatakan bahwa sejauh ini MBKM telah berhasil mengubah cara pandang perguruan tinggi dari fokus pada kurikulum berbasis kompetensi yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian yang inovatif dan mampu berdikari. Lebih jauh Suning mengatakan, pada tahun 2023 saja, sekitar 290 ribu mahasiswa terlibat dalam kegiatan di luar kampus, dan lebih dari seribu penelitian antarkampus.
Sementara itu Kepala LLDikti III, Toni Toharudin mengatakan, MBKM lahir di tengah periode tersulit bangsa Indonesia, yakni pandemi Covid-19. Tetapi karena tekad yang kuat dan program yang baik, maka MBKM dapat disambut baik oleh perguruan tinggi dan dijalankan dengan baik pula.
Lebih dari itu, kata Toni, sudah banyak kajian yang menyimpulkan bahwa lulusan yang mengikuti MBKM lebih baik dibandingkan yang tidak.
Sejauh ini, kata Toni, lebih dari 40 ribu mahasiswa di wilayah LLDikti III sudah mengambil haknya untuk mengikuti MBKM.
Toni sangat optimistis MBKM di LLDikti Wilayah III akan berkembang baik, terutama karena di wilayah ini ada begitu banyak tenaga dan pihak yang mumpuni. “Di kampus ada begitu banyak profesor yang hebat, sementara di luar kampus ada begitu banyak industri dan organisasi yang bisa mendukung pelaksanaan MBKM,” tuturnya.
Manajer Kampus Merdeka Mandiri (KMM) Niki Prastomo menyambut gembira nota harapan bersama yang ditandatangani oleh kalangan perguruan tinggi dan para calon mitranya.
Niki menambahkan, kalangan perguruan tinggi bisa mengambil manfaat dari MoU yang sudah ditandatangani tersebut. “Dengan kemitraan-kemitraan setempat seperti ini, diharapkan ke depan setiap daerah dan setiap PT akan memiliki kekhasan sekaligus kekuatannya masing-masing,” kata Niki.
Sebagai latar belakang, acara Bimtek dan MSD di LLDikti III ini adalah bagian dari program nasional akselerasi MBKM Mandiri, yang diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa bekerja sama dengan tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM). Bimtek dan MSD di LLDikti III ini menjadi penutup bagi program yang diselenggarakan di 16 wilayah LLDIKTI di seluruh Indonesia.
Niki mengatakan bahwa karena perbedaan kebutuhan di masing-masing wilayah LLDIKTI, maka di sejumlah wilayah diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis, sementara di sejumlah wilayah lain diselenggarakan Bimtek dan MSD. “Perbedaan kebutuhan itu bisa terjadi di tingkat LLDIKTI, perguruan tinggi, atau keduanya,” tutur Niki.
Sosialisasi memberikan pengenalan umum mengenai MBKM, khususnya MBKM Mandiri. Dengan mengikuti acara sosialisasi, diharapkan para peserta memahami filosofi, dasar hukum, dan perlunya MBKM Mandiri.
Bimtek ditujukan kepada kalangan perguruan tinggi yang sudah memahami seluk beluk MBKM tetapi masih membutuhkan bimbingan teknis pelaksanaannya. Bimtek berfokus pada bagaimana perguruan tinggi bisa melakukan relaksasi kurikulum dan bagaimana mendesain kurikulum MBKM. Relaksasi kurikulum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mendesain kurikulum yang lebih merdeka dan lebih sesuai dengan konteks setempat.
Salah satu hal terpenting dalam MBKM adalah memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Setelah belajar di dalam satu program studi, seorang mahasiswa berhak belajar di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, belajar di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, atau belajar di luar perguruan tinggi, semisal di dalam perusahaan, organisasi sosial, atau terjun ke masyarakat. Dalam konteks itulah perguruan tinggi memerlukan banyak mitra yang bersedia terlibat dalam dunia pendidikan. Mitra yang dimaksud antara lain perguruan tinggi lain, atau aneka organisasi, semisal organisasi atau lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta murni, dan aneka bentuk organisasi non-pemerintah.
