close

PKSPL IPB University Tawarkan Eco-preneurship Konservasi Mangrove

Dalam penguatan program kampus merdeka melalui kemitraan dengan daerah, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menawarkan konektivitas kelembagaan dan kerjasama sebagai salah satu alternatif. Pilihan ini dirasa penting untuk memperkuat eksistensi mahasiswa tidak hanya soal kemampuan dalam hal socio-preneurship dan techno-preneurship, tapi juga dalam hal eco-preneurship.

Eco-preneurship ini walaupun terkesan bukan seperti konsep futuristik, namun minat dan kecintaan terhadap perlindungan ekosistem adalah kebutuhan masa depan untuk mengimbangi proses pembangunan yang cenderung ekstraktif. Salah satu bentuk eco-preneurship yang ditawarkan PKSPL adalah penguatan konservasi mangrove pada daerah mitra PKSPL di wilayah kerja Pemsea Project yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bontang.  

“Dalam wilayah ini mahasiswa dapat belajar mengenai kegiatan konservasi mangrove, perlindungan ekosistem dan mitigasi bencana serta abrasi, produktivitas ikan baik budidaya maupun natural fish stock recovery, serta climate dan carbon,” ujar Kepala PKSPL, Dr Yonvitner kepada Deputi 1 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Dr Budi S Wardhana saat diskusi via online, pekan lalu.

Baca Juga :  Tingkatkan Integritas dan Kualitas Layanan, Ditjen Diktiristek Lakukan Pencanangan Zona Integritas di Direktorat Sumber Daya

Menurut Dr Yonvitner, eco-preneur adalah suatu bentuk ekspresi dan penjiwaan terhadap kecintaan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu bisnis di daerah berbasis ekosistem harus dikembangkan sebagai bisnis dan penguatan ekonomi masa depan.  Ekonomi tidak selalu dari sesuatu yang bersifat eksploitatif, tapi juga yang berbentuk jasa lingkungan.  

“Dengan demikian konektivitas kampus dengan daerah pemilik ekosistem, bidoversitas dan konservasi menjadi penting adanya,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang  diwakili oleh Ir Aditya Yuniarti, MSi meyakini bahwa dengan langkah ini pengawalan program restorasi mangrove juga akan berkelanjutan.  

Sementara Kepala Pokja Perencanaan Anggaran dan Hukum, BRGM, Dr Didy Wurjanto sangat mengapresiasi usulan Kepala PKSPL sebagai modalitas yang bisa disinergikan dengan BRGM dalam mengawal keberhasilan restorasi mangrove.

Baca Juga :  Kuatkan Reformasi Birokrasi di Bidang Pendidikan Tinggi, plt. Dirjen Diktiristek Canangkan DRTPM sebagai Zona Integritas

Pertemuan yang dihadiri oleh mitra kerja PKSPL dalam Pemsea Project yaitu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  (Baperlitbang) Kota Bontang, Ir Amiruddin, MP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Ir Dedah Herlina, MSi, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Ir Taufik Emil dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Ir Heryadi.

Dalam diskusi ini terungkap bahwa Deputi 1 BRGM Dr Budi S Wardhana akan terus memperkuat kerjasama dengan PKSPL dalam memperkuat modalitas daerah, kapasitas pendampingan dan untuk memastikan keberhasilan program restorasi gambut dan mangrove ini. “Tentu tidak berhenti di sini, penguatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga perlu ditingkatkan sehingga kesuksesan di lapangan lebih terasa,” tandasnya.