Respons Bupati Cirebon Terkait Pentingnya Data Desa Presisi dari IPB University

“Jauh sebelum adanya Data Desa Presisi (DDP), kami menyadari bahwa desa belum memiliki data yang akurat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan,” ungkap Dr Sofyan Sjaf dalam acara Rapat Pembahasan Persiapan Pengembangan Program Data Desa Presisi (DDP) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, (9/4). Selanjutnya Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University ini membeberkan tentang carut-marut pendataan yang masih terjadi.

“Hasil riset kami menunjukkan banyak error dari data Podes yang tidak sesuai dengan kondisi aktual desa. Data Bansos, RPJMDes banyak yang copy paste,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri Bupati Cirebon Drs Imron Rosyadi, Kepala Balitbang, Anggota DPR-RI Komisi IV asal Indramayu, Ono Surono, Sekda Kabupaten Cirebon Drs Rahmat Sutrisno serta para staf Pemkab Cirebon.

Dari LPPM IPB University terlihat Ketua Unit Desa Presisi (UDP) Lukman Hakim, Koordinator Tim Spasial UDP La Elson, Koordinator Tim Teknologi Informasi UDP Afan Ray Mahardika, Koordinator Tim Komunikasi UDP Badar Muhammad, dan staf Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB University Danang Aria Nugroho.

Terhadap masalah yang disampaikannya, Dr Sofyan kemudian memberikan solusi. Menurutnya Data Desa Presisi menjawab persoalan tersebut.

“Data dibangun dari bawah ke atas secara bottom up, yang dibangun dengan beragam pendekatan yaitu; spasial, sensus, partisipatif, dan teknologi digital. Dari aplikasi Merdesa untuk sensus juga terdapat 147 parameter yang merangkum berbagai parameter,” imbuhnya

Parameter tersebut seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Pendataan Keluarga BKKBN, Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodes) dan Data Potensi Desa (Podes).

Sebelumnya, Anggota DPR Ono Surono menandaskan perlunya membangun One Big Data yang selama ini belum terwujud. Menurutnya, saat ini belum ada sinkronisasi data yang akurat dan faktual.

“Arahan dari Presiden terkait data ini perlu kita respon. IPB University saat ini hadir yang memiliki gagasan dan inovasi Data Desa Presisi. Tadi juga telah terbangun kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Forum Rektor Indonesia. Saya optimis arahan Presiden bisa diwujudkan setahun lagi. Tahun 2022 kita targetkan semuanya sudah memiliki DDP. Untuk itu, perlu disosialisasikan kepada para kepala desa bahwa desa perlu sadar bahwa Data Desa Presisi ini menjadi kebutuhan penting bagi desa,” imbuhnya.

Imron Rosyadi berharap bisa segera merealisasikan harapan Ono Surono dan Dr Sofyan Sjaf. Menurutnya, dari Data Desa Presisi ini kita semua menjadi sadar bahwa data menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan.

“Kita sangat menginginkan Cirebon memiliki data yang valid seperti ini. Saya akan memastikan adanya perencanaan program yang segera dilaksanakan dan mendukung penuh DDP,” ujar Bupati Cirebon ini.

Sementara itu, Rahmat Sutrisno selaku Sekda menyampaikan beberapa keluhannya terkait data. Menurutnya, ketersediaan data yang dimiliki Kabupaten Cirebon saat ini tidak faktual, hanya gambaran kasar saja.

Rahmat mengusulkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa terlibat dalam kegiatan ini, sehingga bisa teridentifikasi potensi pajak.

Menanggapi usulan tersebut, Lukman Hakim yakin bisa diwujudkan. “Usulan untuk menghitung potensi pajak di desa sangat dimungkinkan karena dengan ketersediaan data numerik dan spasial, ke depan formulanya akan disusun dan dibangun aplikasinya,” jelas Ketua UDP LPPM IPB University tersebut. (**/Zul)